BANG YOS KORUPSI dan KOLUSI SUTIYOSO

Kabar kurang sedap bagi rakyat Indonesia. Calon Kepala Badan Intelijen Negara Letnan Jenderal Purnawirawan Sutiyoso yang diajukan Jokowi ke DPR banyak memiliki masalah yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dia tersangka pada kasus penyerbuan DPP PDIP 27 Juli 1996. Dia juga tersangka kasus pelanggaran jadwal kampanye oleh Bawaslu pada Pileg 2014.

Masalah yang masih mangkrak dan belum diproses oleh penegak hukum padahal sudah ada laporan dari masyarakat dan sangat jelas bukti-buktinya adalah soal perampasan dan penjualan tanah taman BMW di Sunter. Terjadi pelepasan tanah oleh PT Agung Podomoro Grup kepada Pemprov DKI keseluas 265.395,99 m2 ditaksir senilai Rp 737.395.249.809.

Di mana letak korupsi yang dilakukan Sutiyoso? Sutiyoso menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST). Ketika menandatangani BAST pada 8 Juni 2007 saat itu belum ada Surat Pelepasan Hak (SPH).

Lampiran SPH diberikan setahun kemudian pada tanggal 11 Juli 2008. Terdapat perbedaan luas dalam (BAST) dari pengembang ke Pemprov DKI, luas lahan yang akan digunakan menurut BAST 26 H sedangkan luas yang ada SPH nya hanya 12 H. Dari sini saja ada 14 H tanah tidak jelas atau illegal.

Dalam perencanaan Taman BMW disebut akan dibangun di Kelurahan Papanggo sedangkan realisasinya malah dilakukan di Kelurahan Sunter Agung. Terjadi pergeseran lokasi, Pemprov DKI mengklaim apa yang bukan milik mereka.

Untuk yang di Kelurahan Papanggo Pemprov DKI mendapatkan hak pakai dari BPN RI. Namun ternyata realisasinya di Kelurahan Sunter. Kemudian SK hak pakai di Kelurahan Papanggo juga dibatalkan oleh BPN RI dengan surat No 1055/0-9/PPS/2009.

Alasan Pemprov DKI mempunyai dasar melalui konsignasi bahwa Tanah di Kelurahan Sunter Jaya milik mereka dipatahkan oleh surat Camat Tanjung Priok No. 91/1.711.1/1985 Tgl 6 Mei 1985 menunjuk tanah seluas 67.472 m2 adalah milik PT. Buana Permata Hijau di Kelurahan Sunter. Dalam hal ini Pemprov DKI mengambil hak PT. Buana Permata Hijau.

Putusan PTUN No 160/G/1991 /Tn/PTUN-JKT Tgl. 20 Juli 1992 menyatakan bahwa tanah tanah yang menjadi taman BMW di Kelurahan Sunter sedang dalam sengketa dengan PT. Nerpati Estate. Sesungguhnya taman BMW bukanlah milik PEmprov DKI tetapi Sutiyoso sebagai pemilik otoritas tertinggi di DKI beran melakukan dan menyerahkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Sudah jelas Sutiyoso terlibat dalam penerbitan BAST tanggal 8 Juni 2014 yang bodong dan merampas serta merugikan pihak lain. Terjadi manipulasi, pencaplokan, pelanggaran hokum atas putusan Pengadilan dan peraturan yang berlaku.

Sungguh disayangkan pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN yang terlalu banyak catatan buruk. Rakyat Indonesia khawatir bahwa jabatan Sutiyoso sebagai Kepala BIN akan digunakannya untuk menghilangkan kasus-kasusnya.

Jokowi perlu menghindari prasangka rakyat bahwa pencalonan Sutiyoso adalah sebagai upaya bersama untuk melindungi masalah mereka karena Jokowi pernah mencanangkan pembangunan taman BMW di atas tanah bodong/illegal.

Segera Jokowi bebaskan prasangka rakyat dan jauhkan dirinya dariorang yang tak bersih seperti Sutiyoso sebelum rakyat semakin kehilangan kepercayaan di tengah kondisi ekonomi yang memburuk.